ANALISIS PROSES KEBIJAKAN

ANALISIS PROSES KEBIJAKAN

         A. Kompleksitas  Proses Kebijakan

Proses kebijakan adalah sangat rumit , sehinngga perlu adanya penyederhanaan yang disebut sebagai model. Model adalah penyederhanaan suatu realitas yang sangat rumit dan kompleks. Tujuan model adalah memberi gambaran suatu kompleksitas dalam bentuk hubungan antara factor yang disederhanakan.Tujuan dari pembuatan model kebijakan adalah agar supaya proses kebijakan mudah dipahami , dan analisis yang dilakukan mempunyai pijakan teoritis.

Gambar Model umum proses kebijakan

Enviroment

Policy actors’ perception of enviroment

Govermental policy activity

Societal policy activity

 

Sumber. Ripley,Rondall B, 1985,Policy Analisis in Political Socience Nelson Hall Publishers, Chicago,p.35

Dari model tersebut perlu dicatat beberapa hal :

1.      Lingkungan dan persepsi actor terhadap lingkungan sebagian bersikap independen dan sebagian lain beririsan.  Variable lingkungan serta persepsi para actor terhadap lingkungan yang dianggap penting, kecenderungan , kejadian- kejadian yang dianggap penting,akan menjadi penyebab suatu kebijakan.

2.      Aktivitas kebijakan terjadi di lingkungan pemerintah maupun lingkungan masyarakat , yang tidak bisa dipisahkan satu samalain, yang saling berinteraksi didalam kontek lingkungan dalam menetapkan aktivitas  kebijakan  secara total. Contoh : Klinik kesehatan dapat dibangun oleh pemerintah, tetapi tanpa  aktivitas individu-individu dalam masyarakat untuk menggunakan klinik itu , maka kebijakan tidak mungkin mewujudkan hasil.

3.      Panah-panah saling berhubungan dalam tiap variable menunjukkan bawa  lingkungan dan persepsi actor mempengaruhi   aktivitas kebijakan pemerintah dan  masyarakat, dan activitas kebijakan di pemerintah dan masyarakat juga memberi  pengaruh pada lingkungan dan persepsi actor terhadap lingkungan.

Menurut Repey  factor utama dalam kebijakan adalah :

1.      Lingkungan meliputi:

A.    Diluar pemerintah yaitu :

 social, ekonomi,  politik, nilai, kepercayaan, factor-faktor kerusakan alam ( gempa bumi, banjir, angin topan), factor pengrusakan( terorisme)

B.     Didalam pemerintah :

Karakteristik struktur birokrasi atau parlement, karakteristik personil, karakteristik pembuatan keputusan

C.     Program-program dan kebijakan spesifik

Suatu program akan terbentuk berdasarkan pada program sebelumnya. Program akan mengalami perubahan aebagian  kecil unit dalam suatu waktu .

D.    Persepsi dari actor-aktor kebijakan.

2.      Atifitas kebijakan pemerintah

A.    Statemen-statemen politik

Pernyataan pemerintah untuk melakukan tindakan –tindakan tertentu, atau orientasi aparat mengenai apa yang akan dilakukan dalam masyarakat.

B.     Aksi kebijakan ( implementasi )

Apa yang menjadi tindakan pemerintah setelah suatu kebijakan /program dilegalisasikan oleh hokum.

3.      Aktivitas kebijakan social

A.    Dalam implementasi  kebijakan, tidak seluruh bagian masyarakat dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan program, dan memperoleh manfaatnya .

B.     Akibat-akibat kebijakan/program.  Asumsinya bahwa masyarakat akan terkena akibat dari kebijakan pemerintah, dan memang seharusnya kebijakan itu berdampak pada masyarakat.

Untuk mengkaji implementasi /dampak kebijakan , ada 2 model  menurut Ripley (1985) yaitu :

1.      Model Proses –Perseptual

2.      Model Struktural

Policy actors’ perception of policy-relevant envirommennt

Gambar Model Proses- Perseptual

Policy Action

Processes of goverment

 

Sumber. Ripley,Rondall B, 1985,Policy Analisis in Political Socience Nelson Hall Publishers, Chicago,p.43

Keterangan:

1.      Kita dapat menguji memahami,member ekplanasi dari Agenda Building

2.      Menguji memahami dan member ekplanasi dari tahap awal dari Policy action

3.      Mengakomodasikan secara detail variasi-variasi dalam policy action

4.      Merupakan model yang kuat dalam menilai proses decision making secara menyeluruh

5.      Memiliki keterbatasan ketika lingkup study lebih luas dan detail serta rigor

Gambar Model Struktural

Eksternal Enviromment

Internal Enviromment

Policy Action

Policy in society

 

Sumber. Ripley,Rondall B, 1985,Policy Analisis in Political Socience Nelson Hall Publishers, Chicago,p. 47

Model ini berfokus pada dampak dari lingkungan eksternal dan internalterhadap aksi kebijakan dan akibat bagi policy result di masyarakat.

Kekuatan model ini adalah: lebih cocok untuk meneliti kebijakan yang berkelanjutan, dapat untuk memenuhi tuntutan perolehan data yang luasdan rigor, bahwa studi kebijakan harus di cover dalam waktu yang lama.

Keterbatasan model ini adalah: tidak cocok untuk studi agenda building, tidak dapat menguji variasi-variasi program secara tepat, tidak dapat mengamati factor politik,psikologi, dan persepsi.

        B. Aktor-aktor

Analisi kebijakan berfokus pada aktor-aktor. Jika politik diartikan sebagai siapa, melakukan apa, maka proses kebijakan berarti satu bentuk kegiatan yang dilakukan actor politik untuk memperoleh nilai politik.

Berbagai sebutan actor politik antara lain : Legislator, Eksekutif, Lembaga peradilan Media massa, Kelompok penekan, Partai politik, Organisasi komunisme, Aparat administrasi atau biroktasi, kelompok Non Govermentel Organization ( NGO), kelompok swasta, kelompok think thank, dan Kabinet bayangan ( Anderso, 1979, Ripley 1985, Guy Peter dalam Sugiyono, 1993).

Aktor kebijakan di Indonesia dirinci sebagai berikut :

·            Lembaga Kepresidenan

Terdiri: Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, serta pejabat lainya di kantor kepresidenan.punya struktur yang kuat dalam rekrutmen para policy maker yang berasal dari lingkunga eksekutif. Punya resources yang kuat dalam bentuk dana yang digunakan untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintahan. Punya sumber dukungan aparat yang powerfull.

·         Dewan Perwakilan Rakyat

Merupakan penentu rancangan kebijakan, dan mempunyai model representativitas poitik yang bisa membentuk opini politik.

·   Lembaga Yudikatif, berwenang melakukan ajudigasi pada implementasi kebijakan dan pada giliranya menjadi masukan untuk formulasi

·      Birokrat: punya keahlian pengetahuan tentang institusi serta paran pentingnya dalam implementasi kebijakan.

·     Partai Politik, menggalang opini public yang berguna melontarkan isi-isu yang akan dikembangkan dalam agenda setting dan menjalankan fungsi politik dalam  prosses kebijakan

·         Kelompok-kelompok kepentingan berfungsi menyalurkan isu-isu public dalam proses agenda setting

·    Media massa, terlibat dalam semua tahap kebijakan karena sebagai komunikator antar apemerintah dan masyarakat, merupakan agen yang efektif dalam membentuk opini public,dan berperan dalam agenda setting, mendiseminasikan kebijakan, maupun monitoring implementasikan kebijakan.

·     Kelompok intelektual Kampus, dan non kampus, actor yang terlibat dalam proses kebijakan, agenda setting dan evaluasi serta membentuk opini public .

Ada dua persepektif : Elit dan Politisi – Birokrat. Elit kebijakan adalah actor yang yang terlibat penting dan pengaruh yang kuat dalam proses kebijakan.  Struktur pengaruh dalam kebijakan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel.  Struktur Kekuasaan

Kelompok Pembuat Kebijaksanaan	Jabatan-jabatan Resmi Utama
Kaum berpengaruh	Penasehat pembuat keputusan baik opini dan menetapkan sanksi, birokrat tingkat tinggi , great landloard, industrialis, banker, dan lain actor yang pengaruhnya implicit kuat
Aktivis	Anggota partai politik, birokrat tingkat menengah, editor surat kabar
Publik peminat politik	Orang-orang yang sangat tertarik dengan kehidupan politik tetapi tidak masuk medan politik
Kaum pemilih	Voters : pengaruhnya ketika pemilu
Non partisipan	Sekedar obyek politk, bukan actor

Sumber. Diringkas dari Mohtar Mas Oed dan Colin Macandrewa(eds),1982, Perbandingan Sistem Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 77-84

Alberbach et.al(1981) menjelaskan bahwa politisi dan birokkrat sama-sama punya peran penting dalam proses kebijakan. Antara tahun 1870-1970 terjadi peningkatan kekuasaan politisi dari partai dan para pegawai negeri dalam perumusan kebijakan. Masa lalu parlemen dan cabinet dieropa terdiri dari politisi amatir, satu abad kemudian diganti posisinya oleh orng dari kalangan menengah dan para pekerja.  Menurut Max Weber, ada dua actor penting dimasa yang akan dating yaitu para politisi professional dari kalangan partai politik dan para administrator profesionalisme. Perkembangan peran Politisi-Birokrat dapat dilihat pada table .

Table Perkembangan Peran Politisi-Birokrat

IMAGE	POLITISI	BIROKRAT	EKSPRESI
· Kebijakan /Administrasi	·  Membuat Kebijakan	·    Melaksanakan Kebijakan	·  Hirarki otoritas. ·  Supremasi politik
· Fakta atau kepentingan	·  Kepentingan nilai ·  Kepekaan politik ·  Pertanggung jawaban pada konstituen	·  Fakta/ pengetahuan ·  Keahlian ·  Kemanjuran Teknis	·   Partisipsn ·   Rasionslitas politik vs Rasionslitas administrasi
· Energi/ Equibrium	·  Artikulasi secara luas ·  Idiologi partisipasi idialistik ·  Energik	·   Artikulasi kepada klien ·   Hati-hati, terpusat , pragmatis ·   Memberi keseimbangan	·    Partisipan ·    Birokrat cenderung politis
Hibrida murni/ perkawinan murni	·  Sama ( karakteristik berbaur)	·   Sama ( karakteristik berbaur)	·    Mempolitisasi birokrasi dan membirokrasikan politik

Tabel Peran Politisi-Birokrat dalam Beberapa Element Tahapa Kebijakan

	IMAGE I	IMAGE II	IMAGE III	IMAGE IV
Implementasi Kebijakan	Birokrat	Birokkrat	Birokkrat	Birokkrat
Formulasi Kebijakan	Politisi	Keduanya	Keduanya	Keduanya
Broker Kepentingan	Politisi	Politisi	Keduanya	Keduanya
Artikulasi Ide	Politisi	Politisi	Politisi	Keduanya

Perkembangan Kedua Aktor diatas adalah:

·        Dalam tahap inisiasi kebijakan pengaruh birokrat tingkat tinggi cukup besar

·     Politis memainkan peranan lebih penting dalam manajemen konflik dibandingkan birokrat, khususnya dalam mengatur konflik yang terjadi di parlemen dan partai politik

·                      Dalam proses perencanaan koordinasi dan pembuatan anggaran peranan birokrat sangat penting. Politisi mempunyai peran potensial dalam alokasinya pada proses kebijakan

·         Baik birokrat dan politisi berperan penting dalam implementasi kebijakan. Namun peran birokrat tetap lebih utama.

            C. Nilai

Adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Jammes Anderson menggolongkan  nilai dalam lima kelompok yaitu: Nilai-nilai politik, nilai-nilai Organisasi, nilai-nilai Pribadi, nilai-nilai Kebijakan, nilai-nilai Idiologi. Imawan(2000) dan Islamy(2000) mengetengahkan adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai nilai-nilai kebijakan.

Nilai Politik: menunjukkan pada kepentingan –kepentinga kelompok politik tertentu.para actor dalam mengambil kebijakan akan menguntungkan partainya sendiri. Misal dalam Undang-undang partai politik dan pemilu, sarat dengan muatan nilai politik.

Nilai Organisasi sering kali mempengaruhi para birokrat dalam berbagai tahapan kebijakan.para actor yng posisinya tinggi menekankan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, imbalan, sanksi, serta hak-hak istimewa mereka kepada aparat yang ada dibawah mereka, nilai untuk mempertahankan organisasinya agar tetap hidup dengan menekankan nilai loyalitas.

Nilai Pribadi bisa menyangkut kepentingan ekonomi atau reputasi pribadinya. Upaya memenuhi nilai pribadi bisa jadi menutup mata actor terhadap konsekwensi kebijakan dimasa yang akan datang misalnya konsekwensi rusaknya lingkunganakibat tata perumahan yang tdk ramah lingkungan.

NIlai kebijakan yang menunjukkan pada nilai-nilai yang menjadi pertimbangan actor memang benar-benar ditujukan demi kebaikan kebijakan yang akan diputuskan. Kebijakan piblik bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan public.misalnya nilai pemberantasan korupsi, persamaan warga dihadapan hokum, HAM

Nilai Idiologi, nilai yang dipertimbangkan dalam proses kebijakan, sebagai pedoman dalam tingkah laku masyarakat,misalnya idiologi pancasila, Nasionalisme, Islam,Tradisionalisme jawa. Idiologi dapat terlihat dalam aspek normative/ isi kebijakan dan aksi kebijakan.